PKC PMII Sulteng Sikapi Kebijakan Masa Pandemi Tidak Objektif

PKC PMII Sulteng Sikapi Kebijakan Masa Pandemi Tidak Objektif


TIMESPERGERAKAN.COM, PALU - Melihat kondisi Pandemi Covid-19 ditambah kebijakan dari pihak pemerintah dalam rangka pencegahan, PKC PMII Sulawesi Tengah menyikapi keputusannya tidak objektif dan masih perlu analisis eduktif lagi, Rabu (05/05).

Sahabat Arif selaku Ketua PKC PMII Sulawesi Tengah mengatakan, "kondisi Indonesia ketika masa Pandemi Covid-19 membuat sektor lumpuh terutama pada lumpuhnya sektor perekonomian masyarakat. Dalam melabuhkan mata pencaharian terbatasi oleh situasi Covid-19 tersebut. Segala upaya pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi resiko penyeberan virus tersebut maka  diberlakukannya 5M pada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali."

"situasi ini berdampak pada 2 tahun terakhir, kondisi Indonesia semakin baik. Namun ada beberapa kencenderungan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak objektif dalam melakukan beberapa pelarangan. Menurut kami, itu sangat disayangkan terutama pada beberapa kebijakan yang terjadi," ungkapnya. 

Lebih jelasnya, "pertama, dilaksanakanya Pemilu serentak yang menjadi klaster baru kasus Covid-19. Kebijakan yang berpihak pada segentir penguasa yang mengakibatkan kerumunan massa yg membludak dan dibiarkan begitu saja. Kedua, pelarangan berkerumunan yang tidak objektif seperti dibukanya Cafe,  Restoran, Pasar, Mall, Supermarket, tempat hiburan, dan lain-lain yang sebenarnya punya potensi penyebaran Covid-19. Ketiga, pelarangan mudik 2 dua tahun terakhir dengan dalih mengurangi penyebaran Covid-19 di daerah. Padahal sudah dikeluarkanya aturan untuk bisa berpergian ke daerah asalkan melakukan rapid, swab, atau anti-gen dari instansi kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan tersebut. Keempat, aturan tidak mengikat secara total bagi pelaku, sehingga menimbulkan tumpang tindihnya aturan atau kebijakan yang dikeluarkan."

Maka dari itu, PKC PMII Sulawesi Tengah memandang kondisi ini terlalu subjektif jika merunut kasus yang ada dan mereka menggap keputusan itu tidak objektif. Sehingga, perlu analisis dan pendekatan edukatif dalam mengeluarkan kebijakan tersebut.

Pewarta: Sukri, Editor: Ihza
Foto: ayosemarang.com

You may like these posts