Untuk Apa Datang ke Desa Bebatu Kalau Hanya Menanam Mangrove

TIMESPERGERAKAN.COM, BULUNGAN - Kedatangan RI 1 yaitu Bapak Presiden Joko Widodo di Provinsi termuda se-Indonesia Kalimantan Utara bermaksud untuk menanam pohon mangrove di desa bebatu kabupaten Tana Tidung.

Kedatangan orang Nomor satu di Indonesia itu mendapat respon dari berbagai kalangan Aktifis di Kalimantan Utara, kali ini PMII Cabang Bulungan langsung statment dari ketua Umum PMII Bulungan sahabat Hillu Pangestu (18/10).

Kepada timespergerakan.com, Hillu memaparkan sudah sepatutnya kedatangan Bapak Joko Widodo ke Kalimantan Utara kinerjanya harus di evaluasi apalagi kementerian-kementerian yang saat ini menjabat di kabinet Bapak Jokowi.

Mengungkap tabir kekhawatiran lama bagi warga kaltara, terkhusus program-program nasional yang masuk ke provonsi Kalimantan Utara agar segera menuntaskannya. Seperti :

Pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan. Pemerintah pusat dimandatkan Undang-undang untuk mengelola batas negara. Saat ini, ada banyak masalah. Peredaran uang selain rupiah, batas nilai perdagangan yang belum direvisi, perdagangan lintas batas negara, pembangunan PLBN, masuknya barang ilegal.

Inpres soal kota baru mandiri Tanjung Selor. Tapi 12 kementerian yang diinstruksikan percepatan membangun tidak bergerak.

Penetapan KIPI mangkupadi tidak berprogres dari pemerintah pusat.

PLTA di peso, perizinan dari pusat lamban untuk di keluarkan.

Daerah otonomi baru. Ada lima yang mengusulkan, tapi masih terkendala moratorium. 

Dan lain-lain, isu ekonomi. Seperti jalur perdagangan yang masih sangat jauh. Perlu ada intervensi pemerintah, supaya memperpendek rantai perdagangan, yang pada akhirnya berimbas pada harga barang murah.

"Terlepas dari itu semua, saat ini kami mengkaji dan melihat perkembangan Kalimantan Utara yang katanya saat ini sedang membangun jauh dari kata BERHASIL, masih banyak PR (pekerjaan Rumah) Pak presiden yang harus beliau kerjakan melalui menteri-menterinya" Ungkap ketum PC PMII Bulungan tersebut.

Ditambah, sahabat Didi Kadarismanto,S.Sos yang saat ini juga berjuang bertahan dan mempertahankan tanah masyarakat Bundaran HU untuk di jadikan pusat pemerintahan kab. Tana Tidung, yang sampai saat ini bupatinya tidak mau bertemu langsung dengan masyarakat pengguna lahan di bundaran HU, melalu aliansi Gerakan Masyarakat Bundaran bersatu (GMBB) Telah berjuang mempertahankan haknya. 

"Kehadiran RI 1 di kabupaten Tana Tidung merupakan kehadiran secara simbolis dari program-program sebelumnya, mangrove tanpa di tanampun akan tumbuh sendiri di pinggiran sungai Sesayap. Khususnya desa bebatu, lalu bagaimana kabar perusahaan batu bara yang di sekitaran situ (desa bebatu) apa juga memelihara dan membantu masyarakat lingkungan terutama pohon mangrove? Bagaimana dengan kinerja menteri KLHK dalam penyelesaian masalah pelepasan lahan dari PT. Adindo Hutani lestari ke negara. Yang katanya, mau di hibahkan ke pemerintah kabupaten Tana Tidung untuk di jadikan pusat pemerintahan. Apa kajian terkait AMDAL dan Amsos nya sudah di selesaikan ? Semoga kabupaten ini dalam keadaan baik-baik saja dan GMBB akan menyambut RI 1 dengan suka ria jika di perkenankan oleh beliau , "ujar salah satu sahabat yang bergabung di aliansi GMBB ini.

Pewarta: Didi, Editor: Shomim